Pemberian PNM Harus Tingkatkan Kinerja dan Setoran Deviden

17-02-2015 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja  mengapresiasi Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengambil keputusan memberikan Pinjaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN, sebab sebelumya BUMN hanya dituntut menyetor laba kepada Pemerintah.  Di lain pihak pemerintah tidak pernah memperbaiki atau merebilitasi mesin-mesin dan peralatan lain yang menyebabkan kinerjanya tidak meningkat.

Di sela-sela mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan Senin (16/2) sore, Menteri Rini sekarang memberikan PNM cukup besar. Tujuannya tidak lain mendukung rencana besar Presiden seperti swasembada pangan, dimana disitu terkait  kepentingan petani (pupuk) , Sang Hyang Seri,  kemudian swasembada gula  (PTPN Gula), juga program besar tol laut.  Ini baru pertama kali, dalam jumlah besar dan banyak BUMN,  dulu paling hanya satu atau dua BUMN yang disuntik permodalannya.

“Sekarang ini pemberian PNM jumlahnya banyak dan sekaligus. Masalahnya setelah pemberian PMN ini, bagaimana meningkatkan kinerja. BUMN tidak hanya dituntut setoran deviden, tetapi bagaimana meningkatkan kinerja dan setoran deviden juga meningkat,” tandas politisi dari Dapil Jabar ini.

Dari 35 BUMN yang diusulkan, Komisi VI Rabu (11/2) lalu memutuskan menyetujui suntikan dana PMN kepada 27 perusahaan dengan berbagai catatan dan rekomendasi    
Kucuran dana PMN sebesar Rp 37,276 triliun akan diberikan dalam bentuk tunai (cash) sebesar Rp 36,07 triliun dan nontunai Rp 1,206 triliun. Ketetapan itu didapat setelah sempat dipangkas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR menjadi Rp 39,92 triliun dari pengajuan awal sebesar Rp 48 triliun.

Komisi VI DPR juga menolak permohonan suntikan PMN untuk tiga BUMN. Tiga BUMN tersebut, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Jakarta Lloyd.

Khusus suntikan dana untuk proyek jalan tol, khususnya di Sumatera Selatan, Lili dengan antusias mendukung penyelesaian jalan Trans Sumatera termasuk di Sumatera Selatan. Pasalnya, dari daerah ini potensinya sangat besar  seperti tambang batubara, migas, pupuk Sriwijaya, petrokimia dan juga komoditas perkebunan.

Menurut dia, ke depan ekonomi pasti akan berkembang dan dia berkesempatan menjnjau ruas jalan sangat padat dan menimbulkan kemacetan panjang.  “ Karena itu pembangunan infrastruktur harus menjadi prirotas dan kami sangat mendukung,” ujarnya.

Sarana transportasi yang juga harus dikembangkan adalah kereta api, apalagi PT KAI dari angkutan batu bara saja bisa menyumbang negara sebesar Rp 3 triliun.  Juga penerbangan, potensi Sumsel cukup besar dan berdasarkan penjelasan Gubernur Sumsel, lebih cepat penerbangan dari Palembang ke Singapura disbanding ke Jakarta. “ Jadi semua mode angkutan harus menjadi prioritas untuk dikembangkan, apalagi Sumsel telah ditunjuk menjadi salah satu bagian tuan rumah Asian Games tahun 2018 mendatang,” jelas politisi dari Partai Golkar ini.(mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...